Banopolis – Larangan Jual Rokok Eceran, Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan kebijakan penting dalam upaya mengurangi konsumsi tembakau dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Peraturan ini, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, resmi diumumkan pada 26 Juli 2024 dan langsung berlaku. Kebijakan ini tidak hanya melarang penjualan rokok eceran per batang tetapi juga mengatur berbagai aspek penjualan produk tembakau dan rokok elektronik.
Larangan Jual Rokok Eceran dan Pembatasan Usia
Salah satu aspek utama dari peraturan ini adalah larangan penjualan rokok secara eceran. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mengatur bahwa rokok dan produk tembakau tidak boleh dijual dalam bentuk eceran satuan per batang. Larangan ini berlaku secara umum, kecuali untuk produk tembakau tertentu seperti cerutu dan rokok elektronik. Selain itu, ada pembatasan signifikan mengenai usia dan kondisi kesehatan konsumen. Produk tembakau dan rokok elektronik tidak boleh dijual kepada individu yang berusia di bawah 21 tahun serta perempuan hamil.
“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: a. menggunakan mesin layan diri; b. kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil; c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik,” demikian bunyi penggalan Pasal 434 dari peraturan tersebut, sebagaimana dikutip pada Selasa (30/7/2024).
Pembatasan Lokasi Penjualan dan Pemasaran
Peraturan ini juga menetapkan sejumlah pembatasan terkait lokasi penjualan produk tembakau dan rokok elektronik. Penjual diharapkan mematuhi ketentuan berikut:
- Penempatan Produk: Produk tembakau dan rokok elektronik dilarang ditempatkan di area sekitar pintu masuk dan keluar atau di tempat yang sering dilalui oleh orang banyak.
- Radius Penjualan: Penjualan produk ini tidak diperbolehkan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
- Pemasaran Digital: Penjualan melalui situs web, aplikasi elektronik komersial, dan media sosial juga dilarang.
Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi paparan tembakau kepada anak-anak dan remaja serta mencegah kemudahan akses yang bisa meningkatkan konsumsi produk tembakau.
Implementasi Kawasan Tanpa Rokok
Dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, Pasal 443 dari peraturan ini mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya melalui Peraturan Daerah. Kawasan tanpa rokok ini meliputi:
- Fasilitas pelayanan kesehatan
- Tempat proses belajar mengajar
- Tempat anak bermain
- Tempat ibadah
- Angkutan umum
- Tempat kerja
- Tempat umum lainnya yang ditetapkan
“Simak juga: Secret DIY Hacks That Benefit Teen Life”
Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok harus mematuhi ketentuan ini dengan menyediakan tempat khusus untuk merokok, jika diperlukan. Namun, tempat khusus untuk merokok ini haruslah ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk bangunan.
Pengawasan dan Penegakan Hukum
Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini, Pemerintah Pusat akan melakukan pemantauan yang ketat. Pemantauan ini akan dilakukan melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan Nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara efektif di seluruh daerah dan untuk mengidentifikasi serta menangani pelanggaran.
Peraturan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi tembakau terhadap kesehatan masyarakat. Dengan larangan penjualan rokok eceran dan pembatasan ketat pada penjualan serta pemasaran produk tembakau, pemerintah berharap dapat menurunkan tingkat konsumsi tembakau, terutama di kalangan remaja dan perempuan hamil.
Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan membatasi paparan asap rokok di tempat-tempat umum dan area sensitif seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Implementasi yang efektif dari peraturan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang pada kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit terkait tembakau.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan bahaya tembakau dan berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.